“RUANG SEMPIT“ CALON PERSEORANGAN

 “RUANG SEMPIT“ CALON PERSEORANGAN
(ANTARA REALITAS DAN IDEALITAS DALAM REVISI UU PILKADA)
OLeh : Miftahur Rozaq

 

 

Pendahuluan

Indonesia adalah Negara terbesar ketiga setelah India dan Amerika dalam melaksanakan demokrasi, demikian ungkapan Christian Wulff (Presiden Federal Jerman) di saat menyampaikan kuliah umum di Universitas Indonesia pada akhir tahun 2011. Pendapat ini adalah realiatas dari sekian banyak langkah dan produk-produk hokum yang telah memberikan keterjaminan nilai-nilai demokrasi itu diakomodir. Apakah itu kebebasan masyarakatnya menyampaikan pendapat, keterlibatan rakyat dalam proses pergantian kekuasaan secara konstitusional atau nilai-nilai demokrasi lainnya seperti keberadaan calon Perseorangan yang telah diakomodir dalam Undang-undang Pilkada.
Sejarah calon perseorangan dimulai semenjak adanya putusan MK RI nomor 05/PUU-V/2007, dimana kemudian di tuangkan pada UU 12 tahun 2008 tentang pemerintahan daerah dan dipertegas lagi di dalam UU 8 tahun 2015 tentang PILKADA. Artinya apa, menurut subyektifitas penulis bahwa sebenarnya masa Depan Demokrasi Indonesia yang tertuang dalam peraturan perundangan sejatinya jauh melampaui Negara-negara “Pemilik jargon” paling demokrasi itu sendiri yakni Amerika Serikat. Contoh sederahana yang lain tentang “kemajuan demokrasi “ di Amerika serikat adalah keberadaan kebebasan dan keterlibatan “perempuan” dalam politik, tapi sampai saat ini “belum pernah ada” Presiden wanita di Amerika, begitu juga tentang calon perseorangan.
Namun demikian, keberadaan calon perseorangan mendapat tantangan besar dalam konteks pilkada di Indonesia, khususnya jika memonitor perjalanan pilkada serentak 2015 dan proses hokum di Mahkamah konstitusi dengan putusannya tentang Calon Tunggal. Penting kiranya ada sebuah pertanyaan yang sederhana tentang bagaimana Nasib calon perseorangan di UU Pilkada yang “katanya akan” di revisi?

 

Calon Perseorangan Antara Realitas dan Idealitas

Realitas sejarah politik Indonesia khususnya dalam pelaksanaan pilkada mengalami Dinamika yang cukup tinggi. Sebelum diberlakukannya UU 12 tahun 2008 tentang Pemerintahan Daerah yang merupakan “penyempurnaan” dari UU 32 tahun 2004 tentang pemerintah daerah yang tidak mengakomodir calon perseorangan, Maka Mahkamah Konstitusi dengan putusannya nomor 5/PUU-V/2007 tentang calon perseorangan telah menyelamatkan kebuntuan nilai-nilai Demokrasi karena hanya dimonopoli oleh partai politik saja. (baca; sejarah calon perseorangan dan hasil yudiciel review uu 32/2004 di MK).
Dalam proses lanjutan, UU pilkada telah mengalami perubahan dengan adanya UU no 8 tahun 2015 dan mengakomodir kembali keberadaan calon perseorangan sebagaimana tertuang dalam pasal 41  UU 8 tahun 2015. Namun persentasenya mengalami kenaikan drastic yakni rata-rata 3 persen (dari 6.5% sampai 10 %) dari jumlah penduduk. Persyaratan ini sangat memberatkan calon yang ingin mencalonkan kepala Daerah melalui jalur perseorangan. Realitas ini memberikan kesan “kebohongan demokrasi” karena tidak ada keberpihakan pada calon perseorangan yakni HANYA diberi RUANG tapi SEMPIT. Status quo partai politik menjadi realitas nyata di tengah-tengah idealitas normative peraturan perundangan PILKADA. Untung Mahkamah Konstitusi memberikan kesempatan kembali dengan nomor putusannya 60/PUU-XIII/2015, yakni dengan dukungan persentasenya bukan kepada jumlah penduduk tapi pada jumlah pemilih tetap pemilu sebelumnya.
Namun nilai-nilai Idealitas yang termuat dalam putusan MK tidak searah dengan fakta empiris dalam pilkada serentak 2015, yakni dari catatan PERLUDEM:  di antara 250 pasangan calon peseorangan, 80 pasangan calon yang tidak memenuhi syarat. Dari jumlah yang tidak lolos itu, 64 pasangan calon yang tidak lolos karena kekuarangan syarat minimal dukungan, artinya ada sekitar 80% yang tidak memenhi persyaratan.
Realitas sempit calon perseorangan ini akan semakin sempit lagi, dengan fenomena keberadaan CALON Tunggal yang telah diakomodir menjadi peserta SAH dalam pilkada 2015 serantak kemaren (dengan adanya putusan MK yang kemudian telah diakomodir oleh PKPU nomor 14 tahun 2015) . Ini adalah Fakta yang nyata bahwa ruang geriknya sebagai pelengkap penderita dalam perjalanan panjang Eksistensi calon perseorangan dalam PILKADA. Akankah ada harapan berupa ruang lebar bagi calon perseorangan akan diakomodir dalam REVISI UU PILKADA ? harapan saja tentu saja ada, setidaknya persyaratan yang sangat ketat dalam UU 8 tahun 2015 harus “dikurangi” pasca putusan MK nomor 60/2015 . Namun tetap saja, dengan keberadaan memberikan ruang calon tunggal di sisi yang lain, keberadaan calon perseorangan akan menjadi ruang tanpa makna atau hampa.

 

Penutup

Komisi Pemilihan Umum sebagai penyelenggara Pemilu memiliki “keterbatasan dan tidak memiliki tupoksi ” dalam pembuatan UU pilkada, namun hanya sebatas pelaksana dari Undang-undang. Lagi-lagi ini sebuah realitas sesuai dengan UU 15 tahun 2011 tentang penyelenggara Pemilu yang tidak mungkin begitu saja berharap banyak terhadap Revisi UU pilkada versi KPU. Ada kewenangan pihak lain sesuai amanat konstitusi untuk membuat undang-undang.
Dan Tentu saja realitas dan fenomena keberadaan calon perseorangan dari proses politik dari pilkada ke pilkada berikutnya (terakhir 2015) hanya menjadi ruang kosong belaka, dan semua rakyat dan masyarakat Indonesia hanya berharap kepada Pembuat UU pilkada untuk bisa BERBUAT ADIL ATAU SETIDAK-TIDAKNYA ADANYA KESEIMBANGAN ANTARA REALITAS DAN IDELIATAS terhadap keberadaan calon perseorangan. Wallahu ‘alam bis showab… Bravo KPU.