DALAM PENYUSUNAN DPK, DPTb, DAN PERBAIKAN DPT, DIVISI HUKUM DAN PENGAWASAN KPU SAMPANG INGATKAN DOKUMENTASI HUKUM

Sampang, kpud.sampangkab.go.id – KPU Kabupaten Sampang dalam mengawali  pelaksanaan  pencermatan dan verifikasi hasil penyandingan dan pemadanan DPTHP-2 Pemilu 2019 dengan DPTHP-PSU Pilkada Sampang Tahun 2018 (tindak lanjut Putusan Bawaslu Nomor 01/LP/PL/ADM/KAB/16.32/I/2019, mengadakan rakor dengan PPK se-Kabupaten Sampang, Rabu (06/02/19). Dalam rakor tersebut juga dibahas penyusunan DPK (Daftar Pemilih Khusus), dan DPTb (Daftar Pemilih Tambahan) dalam penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019.

Rapat koordinasi yang digelar di Hotel Wisata Camplong ini juga untuk menindaklanjuti SK KPU RI nomor 227/PL.02.1-Kpt/01/KPU/I/2019 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan DPK, DPTb, dan Perbaikan DPT dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019. Hal ini disampaikan oleh Divisi Perencanaan, Data, dan Informasi KPU Kabupaten Sampang Addy Imansyah. “Rakor hari ini adalah merupakan perintah KPU RI dalam SK 227 untuk melaksanakan penyusunan DPK, DPTb, dan memperbaiki DPT” tutur Addy dalam sesi penyampaian materi rakor.

Divisi Hukum dan Pengawasan KPU Kabupaten Sampang, M. Syamsul Arifin yang berkesempatan memberikan pengarahan dalam acara tersebut mengingatkan kepada PPK bahwa dalam pelaksanaan perbaikan DPT, penyusunan DPK, dan DPTb harus dilaksanakan secara cermat. “PPK dan PPS harus cermat dalam melaksakan perbaikan DPT ini, juga harus berkoordinasi dengan pihak terkait” kata M. Syamsul Arifin pada PPK se Kabupaten Sampang.

M. Syamsul Arifin juga mengingatkan PPK agar dalam setiap pelaksanaan perbaikan DPT, penyusunan DPK, dan DPTb harus mempersiapkan dokumentasi hukum. Hal ini untuk mengantisipasi terjadinya PHP (Perselisihan Hasil Pemilihan) pada Pemilu Serentak 2019 di Mahkamah Konstitusi “Kita harus mempersiapkan Dokumentasi hukum, karena dimungkinkan DPT bisa menjadi persoalan untuk menggugurkan apa yang kita tetapkan pada hasil pemilu seperti Pilkada kemarin, maka kita harus siap dengan segala kemungkinan” kata M. Syamsul Arifin. “Jangan meremehkan hal kecil, karena saat dipersoalkan nanti akan menjadi bumerang bagi kita. Jika kita melaksanakan perbaikan DPT ini sesuai mekanisme itu tidak ada masalah, tapi dokumentasi hukum harus diarsipkan dengan baik” tutup M. Syamsul Arifin. (WR)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *