BERI ARAHAN PADA PPK, KPU SAMPANG TITIK TEKANKAN PADA REKRUTMEN KPPS

 Sampang, kpud.sampangkab.go.id – Usai melantik Anggota PPK Tambahan (02/01/19) sesuai Surat Edaran KPU RI Nomor 1373/PP.05-SD/01/KPU/XI/2018 tanggal 5 November 2018 Perihal Proses Penambahan Jumlah Anggota PPK pada Pemilu Tahun 2019 pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 31/PUU-XVI/2018. KPU Kabupaten Sampang memberikan arahan pada PPK. Secara umum arahan yang disampaikan oleh Komisioner KPU Kabupaten Sampang berkaitan dengan tugas, wewenang, dan kewajiban PPK Kabupaten Sampang dalam penyelenggaraan Pemilihan Umum Kabupaten Sampang.

Secara singkat dan bergantian, Komisioner KPU Kabupaten Sampang memberikan arahan kepada PPK yang baru dilantik. Dalam penjelasannya, Komisioner KPU Kabupaten Sampang mentitiktekankan pada rekrutmen KPPS, karena KPPS merupan ujung tombak dalam pelaksanaan pemungutan dan penghitungan suara di tingkat TPS. Seperti yang disampaikan oleh Divisi SDM dan Parmas, H. Miftahur Rozaq, SHi, M.Pd.I

Komisioner KPU Kabupaten Sampang sedang memberikan arahan pada PPK

“Kami harap ada kehati-hatian dalam hal rekrutment KPPS” harap Rozaq.

Lebih lanjut Miftahur Rozaq menambahkan bahwa persoalan rekrutmen KPPS menjadi sorotan utama dalam tahapan pembentukan Badan Adhoc. Hal ini dikarenakan kompetensi yang dimiliki oleh KPPS dinilai kurang pada pemilu-pemilu sebelumnya.

” Maka pastikan KPPS yang dilantik itu mempunyai kompetensi” tutur Rozaq.

Hal serupa juga disampaikan oleh Divisi Teknis KPU Kabupaten Sampang, Paidi, S.Sos. dalam kesempatan tersebut, Anggota yang akrab disapa Mas Pai itu menyampaikan bahwa Kapasitas Penyelenggara harus ditingkatkan.

“Kapasitas KPPS harus ditingkatkan. Teknis penyelenggaran pemungutan dan penghitungan harus dipahami betul, khususnya KPPS” tukas Mas Pai.

Di kesempatan yang sama, Divisi Hukum KPU Kabupaten Sampang, M. Syamsul Arifin, SH. juga menyampaikan bahwa PPK harus mengontrol kinerja Badan Penyelenggara Adhoc yang ada di bawah (KPPS) jangan sampai melanggar kode etik penyelenggara Pemilu.

“PPK harus mengontrol kinerja KPPS di bawah, utamanya dalam pendistribusian C-6. Dan jangan sampai melanggar kode etik” tegas Syamsul Arifin.

Sebagai informasi, tahapan pembentukan KPPS dilaksanakan mulai tanggal 28 Februari s/d 27 Maret 2019. (WR)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *