SERATUS PERSEN KEHADIRAN; DINAMIKA PEMILU (SAMPANG SELALU) DALAM SOROTAN

SERATUS PERSEN KEHADIRAN;

DINAMIKA PEMILU (SAMPANG SELALU) DALAM SOROTAN

Oleh : Miftahur Rozaq[1]

A.     Pendahuluan

Sampang dan Madura hampir pasti selalu menjadi sorotan dalam setiap penyelenggaran Pemilu. Dinamika subkultur karekteristik masyarakat begitu unik dan selalu perhatian segenap bangsa dan selalu menjadi isu Nasional. Tidak terkecuali pemilu 2014 baik pemilu legislative dan pemilu Presiden dan Wakil Presiden yang penuh dinamika dan banyak memberikan kedewasaan pemahaman kebangsaan tentang sebuah keanekaragaman/kebinnekaan yang harus bisa diakomodir dalam regulasi-regulasi pemilu.

Sebagai Bangsa dan Negara yang menganut paham kedaulatan rakyat, pemilu demokratis menjadi pilihan konstitusi sebagai pilihan cara terbaik bagi rakyat untuk memilih pemimpinnya, cara lain cenderung tidak melibatkan rakyat. Di pemilulah konsep kedaulatan rakyat yang abstrak menjadi operasional dan yang menjamin terjadinya pergantian pemerintahan secara damai. Dan dalam perspektif husnud dhon (berperasangka baik) Kabupaten Sampang yang merupakan bagian tidak terpisahkan bagi NKRI ikut “menyumbangkan” kedewasaan dan wawasan kebangsaan dengan permasalahan-permasalahan pemilu untuk kemudian tidak terjadi lagi dalam pemilu-pemilu berikutnya dengan regulasi-regulasi yang lebih akomudatif  dengan fenomena dan dinamika yang “sudah diuji sebelumnya” di Sampang.[2]

Sampang adalah salah satu kabupaten yang ada di Provinsi Jawa Timur, dan dalam setiap penyelenggaran pemilu selalu menjadi perhatian besar para politisi Nasional, bukan hanya dalam proses penyelenggaraan tahapan pemilu, namun juga tentang fenomena unik dan khas dari masyarakatnya. Bahkan salah satu Pakar hokum Tata Negara Refly Harun mensejajarkan Kabupaten Sampang dengan Papua, Pulau Nias dan Halmahera[3]. Stigma dan pernyataan tersebut memerlukan kajian dan kearifan local yang madurawi untuk menemukan hakikat persoalan dan karekteristik masyarakat Sampang, artinya pernyataan dan stigma itu “ tidak sepenuhnya benar”.

Salah satu yang “menghebohkan dan menjadi sorotan” adalah pemilu ulang di 17 TPS yang sampai dilakukan tiga kali pada pelaksanaan pemilu legislative tahun 2014 di Desa Bira Barat kecamatan Ketapang dan kehadiran 100 persen di 17 TPS di desa ketapang Barat kecamatan Ketapang dimana perolehannya hanya kepada salah satu pasangan calon saja yang mendapatkan suara, sedangkan pasangan calon lain mendapatkan suara nol.

Pemilu presiden dan wakil presiden di Kabupaten Sampang digelar di 1.883 TPS yang tersebar di 186 desa/kelurahan di 14 kecamatan dengan jumlah pemilih 805.459. Pelaksanaan pemilu presiden di Sampang melibatkan 13.814 petugas penyelenggara. Termasuk di dalamnya kelompok panitia pemungutan suara, 558 anggota panitia pemungutan suara, 70 anggota panitia pemilihan kecamatan, dan 5 anggota KPU. [4]

 

B.     Karekteristik Masyarakat Sampang dan Analisa 100 Persen Kehadiran memilih dalam Perspektif

 

a.       Karekteristik Masyarakat Sampang (Madura)

Masyarakat Pulau Madura khususnya kabupaten Sampang, memiliki karekteristik masyarakat yang berbeda dengan masyarakat lainya di Provinsi Jawa Timur dan bahkan daerah lain di Indonesia. Jadi cara penilaian dan pendekatannya pun harus obyektif ala Madurawi.  Kareketeristik masyarakat Sampang secara khusus, relative masih berpegang teguh pada “semboyan : bapak-bebuk, guruh-ratoh”. Artinya bahwa segala persoalan kehidupan-tidak terkecuali pemilu dan politik- masih mengacu dan tunduk pada implemetasi dari  semboyan tersebut. Keberadaan dan fatwa guruh (kyai-ulama) dan ratoh (penguasa local) menjadi acuan utama dalam mengambil keputusan.

Dan secara khusus Kyai memiliki tempat yang spesifik dalam masyarakat madura, tidak hanya karena proses histories, tetapi juga didukung oleh kondisi-kondisi ekologi (tegal) dan struktur pemukiman penduduk yang ada. Kondisi-kondisi demikian, kemudian melahirkan organisasi sosial yang bertumpu pada agama dan otoritas ulama. Ulama merupakan perekat solidaritas dan kegiatan ritual keagamaan, pembangun sentiment kolektif keagamaan, dan penyatu elemen-elemen sosial atau kelompok kekerabatan yang tersebar karena factor-faktor ekologis dan struktur pemukiman tersebut. Oleh karena itu, bukan hal yang berlebihan jika ulama atau kiai sebagai pemegang otoritas keagamaan memiliki pengaruh yang besar dalam kehidupan orang Madura.[5] Hubungan kiai dan umatnya sangat dekat, dan kiai memiliki peranan dominan dalam kehidupan umatnya. Apa yang dikatakan oleh seorang kiai niscaya akan diikuti oleh umatnya, bahkan kadang-kadang tanpa memperhitungkan apakah hal itu baik atau tidak. Masuknya kiai dalam kegiatan politik praktis yang cukup meningkat di Madura pada masa reformasi ini sering memanfaatkan mobilitas umat untuk kepentingan politik praktis mereka.

 

b.      Kehadiran 100 % memilih

Fenomena kehadiran 100 persen pemilih yang tercantum dalam DPT dalam pemungutan suara di 17 TPS di desa Ketapang Barat Kecamatan Ketapang pada PILPRES 2014 lalu dan perolehannya hanya tertuju pada pasangan calon tertentu, memberikan ruang public untuk mengklarifikasi terhadap kejadian “kejanggalan” tersebut. Namun demikian, masyarakat tidak boleh terburu-buru dalam menyimpulkan kejadian tersebut. Hal itu sebagaimana penyataan Anggota KPU RI Fery Kurniansyah, “ berharap masyarakat tidak buru-buru menyimpulkan bahwa kejanggalan yang terjadi di 17 TPS di Sampang membuktikan terjadi kecurangan. “Kalau itu hasil riil, kami bisa apa?” [6]

Ada beberapa analisa yang perlu dicermati dalam fenomena tersebut, yakni ; pertama ; sebagai bentuk kesadaran masyarakat terhadap partisipasinya dalam pemilu dan kepercayaan masyarakat tehadap calon dan atau partai politik dalam pemilu presiden tersebut. Kedua; karena adanya doktrin penguasa local (penguasa informal) kepada warga bahwa memilih pasangan calon tertentu saja sebagaimana pilihan penguasa local tersebut dan yang tidak memilih dianggap telah melawan negara (subversi) dan dikriminalkan. Dan ketiga ; sebagai wujud keberhasilan stakhorlder-stakhorlder pemilu (termasuk penyelenggara pemilu) dalam meningkatkan partisipasi pemilih dalam pemilu (meskipun skalanya hanya di sebuah TPS tertentu). Dan keempat; dimungkinkan adanya mobilisasi dan manipulative data kehadiran yang berbanding terbalik dengan fakta sebenarnya (pelanggaran hak konstitusi warga negara).[7] Keempat analisa tersebut merupakan pilihan yang tidak dapat dipisahkan satu sama lainnya, karena unsure-unsurnya saling berkaitan dan memerlukan instrument kajian dan penelitian yang obyektif dan konfrehensif.

Menurut Sherry Arnstein (1969), ada berbagai tingkatan kualitas partisipasi kehadiran 100 persen. Dari manipulasi, mobilisasi, konsultasi, hingga keterlibatan masyarakat secara seutuhnya (partisipasi sejati). Sampai saat ini, partisipasi masih sebatas pada konsultasi, yang tentunya lebih baik daripada era Orba, di mana partisipasi sebenarnya adalah mobilisasi dan manipulasi. Idealnya, untuk mewujudkan pemilu yang kredibel dan berkualitas, harus diciptakan ruang dan mekanisme partisipasi yang seutuhnya, di mana warga menyusun mekanisme demokrasi dan mempunyai kekuatan untuk mengambil keputusan yang mengikat partai politik dan Negara.

 

C.      Penutup

Sebagai kesimpulan dalam tulisan ini adalah bukan sebuah klarifikasi dan bukan pula upaya “pembenaran” terhadap dinamika pemilu secara khusus di Sampang yang berimplikasi pada stigma integritas penyelenggara pemilu dan masyarakat tetapi sebagai penyeimbang kesan terhadap fenomena pemilu yang dinamis dan berkarekter khusus, yang harus dihadapi secara obyektif dan jernih serta tidak menyimpulkan dengan terburu-buru. Dan atas dasar itu sebagai penjelasan akhir, bahwa Seratus persen kehadiran bukanlah semboyan salah satu tv local di jatim (seratus persen jatim rek, red. JTV) dan bukan pula sebuah “pelanggaran konstitusi “ yang berakibat pemberian stigma yang tidak baik dan berkepanjangan kepada Sampang, tetapi dalam perspektif “praduga tidak bersalah/ husnuddzon” ada udang di balik batu, yakni memberikan sedikit peningkatan partispasi pemilih dalam pemilu yang cenderung menurun pada pemilu pra tahun 2014 yang ditunjang oleh integritas penyelenggara pemilu (KPU dan Bawaslu) dalam melaksanakan fungsi-fungsinya dalam menjalankan amanat konstitusi pemilu. Amien… trims sakalangkong…..

 


[1] Salah satu Anggota Komisioner KPU Kabupaten Sampang divisi Sosialisasi, Pendidikan Pemilih dan SDM

[2] Contoh kasus pemilukada tahun 2005-2006 di Sampang, membuka pendaftaran calon sampai 5 x dan hanya 1 paslon yang mendaftar, dan ini mengilhami calon perseorangan diakomodir dalam regulasi. Begitu juga mantan bupati Sampang dua kali berturut-turut yang mencalonkan wakil bupati dalam pemilukada 2007, yang juga “mengilhami” regulasi UU pilkada no 1 tahun 2015 untuk tidak terjadi lagi. Dan begitu juga tentang pemungutan suara ulang yang gagal dilaksanakan selama 3 kali di pileg 2014, dan banyak pengalaman belajar bangsa Indonesia terhadap Maduratul Mubarokah lainnya yang layak diambil manfaat kejadiannya.

[3] Pernyataan tersebut di Sampaikan Bapak Refli Harun (sebagai saksi Ahli) dipersidangan PHPU Mahkamah Konstitusi yang di hadirkan oleh Partai Demokrat dengan nomor register: 10.07/PHPU.DPR-DPRD/XII/2014

[4] Dokumen Laporan Pemilu Presiden dan wakil Presiden tahun 2014,  KPU Kabupaten Sampang

[5] Kuntowijoyo, 1993:85-87

[6] Dokumen berita online tempo.co. pada hari Selasa, tanggal 15 Juli 2014 | pukul 16:43 WIB

[7] Analisa data keempat harus dibuktikan dengan adanya rekomendasi panwas bahwa terjadi pelanggaran dalam pemilu, berdasarkan data-data dan dokumen/bukti/saksi yang dapat dipertanggungjawabkan.