SKEMA ADIL DALAM PENENTUAN PERSENTASE JUMLAH DUKUNGAN CALON INDEPENDEN

Skema Adil dalam Penentuan Persentase  Jumlah Dukungan Calon Independen

Oleh : Addy Imansyah

(Anggota KPU Sampang)

  Salah satu isu krusial dalam revisi UU Pilkada adalah wacana memperberat syarat bagi calon perseorangan atau independen. Komisi II DPR menilai, jumlah 6,5-10% dukungan KTP untuk calon independen tidak berimbang dibanding dengan jumlah syarat 20% jumlah kursi atau 25% akumulasi suara sah bagi calon dari jalur Parpol. Karenanya agar tetap berkeadilan dan tidak jomplang, syarat untuk calon independen diperberat dengan opsi dua skema, yakni 10-15% atau 15-20% dari daftar pemilih pemilu sebelumnya (Kompas, 15/3/2016).

          Pada dasarnya setiap orang berhak menjadi  calon dalam Pilkada, tapi hanya orang-orang tertentulah yang bisa mendaftar sebagai calon. UU memberikan batasan-batasan sedemikian rupa demi memastikan calon memiliki kualitas sebagai kepala daerah. Batasan tersebut juga berlaku bagi calon independen. Ia tidak hanya secara administratif memenuhi syarat, melainkan juga secara sosio-politis mendapat dukungan sejumlah orang. Masalahnya, bagaimana skema persentase dukungan yang adil bagi calon independen?

 

Parameter keadilan

Untuk menilai adil tidaknya jumlah persentase dukungan calon independen setidaknya ada dua prinsip yang bisa dijadikan ukuran, Pertama prinsip kesetaraan. Dalam prosedur politik, John Rawls (2006) menyebut prinsip ini  sebagai partisipasi atau jaminan kesetaraan bagi seluruh warga untuk memilih dan dipilih. Menurutnya, mereka bebas menentukan hak pilihnya dan pada saat bersamaan–sepanjang memenuhi syarat—ia juga bebas mendapatkan kesetaraan akses untuk bergabung dengan partai politik, mengejar posisi-posisi pilihan serta memegang tampuk kekuasaan.

Dalam pemilu yang demokratis, ruang partisipasi bagi warga untuk bisa memilih dan dipilih harus dibuka seluas-luasnya. Pembatasan yang dilakukan tidak boleh diskriminatif, menghambat atau bahkan menghilangkan secara tidak sah hak warga untuk memperoleh kesempatan yang sama dalam pemerintahan. Hal inilah yang menjadi konsen MK ketika memutus perkara Nomor 5/PUU-V/2007, yang berimplikasi pada terbukanya calon independen sebagai peserta Pilkada dan perkara  Nomor 60/PUU/2015, yang mengubah basis perhitungan calon independen dari jumlah penduduk menjadi jumlah pemilih dalam DPT.

Kedua, prinsip ketidaksetaraan tertentu. Hart (2010) merumuskan hal ini dengan ‘perlakukan hal-hal serupa dengan cara serupa dan perlakukan hal-hal yang berbeda dengan cara yang berbeda’. Inti rumusan Hart terletak pada momentum ketika manfaat dan beban itu didistribusikan. Hukum akan dianggap ‘tidak adil’ jika substansinya mengatur perbedaan atas dasar rasialisme, sebaliknya perbedaan itu dianggap ‘adil’ jika menarik unsur kekebalan atau keistimewaan dari kelompok tertentu. Sebagai contoh, hukum itu dianggap ‘tidak adil’ ketika melarang etnis Tionghoa mencalonkan diri sebagai Gubernur. Sebaliknya hukum itu adil,  apabila suara pemilih dalam menentukan hasil Pilkada itu mempunyai bobot yang sama. Apakah ia Gubernur, Bupati, Walikota atau anggota DPRD semua hak imunitasnya ditarik, sehingga bebannya sama dengan pemilih biasa.

Rawls mengemukakan bahwa ketidaksamaan dibenarkan sepanjang menguntungkan kelompok masyarakat yang lemah serta sepanjang ia memiliki kemampuan, dasar kemauan dan kebutuhan.  Sebab, jika yang paling lemah mendapat keuntungan otomatis memberikan keuntungan juga bagi pihak yang lebih kuat, atau setidak-tidaknya ia tidak dirugikan. Sebaliknya skema itu tidak adil jika keuntungan dari pihak yang lebih kuat bersifat eksesif, menghambat potensi keuntungan dari pihak yang paling lemah.

Gagasan Rawls yang hanya menekankan distribusi keuntungan oleh Amartya Sen dikritik sebagai konsep yang sama sekali tidak menyentuh substansi keadilan. Dalam buku The Idea of Justice (2009), ia mereformulasi penerapan distribusi keadilan yang mestinya tidak hanya menekankan pada pemenuhan resources, atau keterbukaan individu untuk memberikan kesempatan yang sama terhadap yang kurang beruntung. Melainkan juga mempertimbangkan aksestabilitas individu, yakni kemampuan dalam mengolah resources. Kemampuan ini relevan dalam pengertian, produktivitas individu dalam menciptakan alternatif pilihan-pilihan terbuka.

Merujuk pendapat Sen, adil itu bukan hanya memberikan kesempatan yang sama kepada semua warga berpartisipasi sebagai calon Kepala Daerah. Bukan pula sebatas membedakan syarat persentase dukungan. Akan tetapi juga memenuhi kebutuhan mereka sebagai calon, sehingga kepadanya perlu didistribusikan informasi atau pengetahuan mengenai syarat-syarat calon, teknis dukungan, batas waktu penyerahan persyaratan dan lain sebagainya. Intinya, agar substansi keadilan bisa tercapai, maka negara juga harus memfasilitasi pemenuhan penerapan keadilan tersebut. Dalam ilustrasi diatas, percuma memberikan kesempatan dipilih jika para calon tidak mengetahui informasi terkait pencalonan.

Meski dikritik Sen, tapi gagasan Rawls dianggap memiliki relevansi dalam konstitusi kita. Didalam pasal 28H ayat (2) UUD 1945 disebutkan bahwa, “Setiap orang berhak mendapat kemudahan dan perlakuan khusus untuk memperoleh kesempatan dan manfaat yang sama guna mencapai persamaan dan keadilan”. Pasal inilah yang menjadi dasar konstitutif MK dalam memutus perkara Nomor 070/ PUU-II/2004, Nomor 14-17/PUU-V/2007, Nomor 27/PUU-V/2007 dan Nomor 53/PUU-VI/2008 (Faiz,2009).

Secara faktual, calon independen dan calon jalur parpol memang berbeda,  baik dari aspek sumber daya politik maupun keterwakilan. Parpol memiliki SDM yang berjenjang mulai dari tingkat desa sampai pusat. Belum lagi dengan finansialnya yang mendapat dukungan APBN/APBD secara periodik dalam 7 tahun terakhir. Dari aspek keterwakilan, calon parpol mewakili suara mayoritas, sebab basis penghitungan 20-25% adalah perolehan kursi atau akumulasi suara sah pada pemilu legislatif di Daerah masing-masing. Situasi berbanding terbalik dengan calon independen, yang hanya didukung sejumlah relawan, sumber dana mandiri dan representasi suara minoritas. Lazimnya di negara dengan  demokrasi mapan, calon independen  acapkali diajukan untuk mengakomodasi isu-isu minoritas yang tidak tertampung dalam isu yang dijual parpol (Prihatmoko, 2008).

 

Skema Adil

Dengan fakta demikian, maka pijakan pengaturan persentase jumlah dukungan bagi calon independen adalah ia tidak boleh lebih berat dari calon jalur parpol, karena keduanya berbeda dan ia juga tidak boleh terlalu ringan supaya calonnya memang orang yang bersungguh-sungguh. Ini jelas rumit dan berpotensi menimbulkan ‘kegaduhan politik’ seperti yang sudah-sudah, tapi bukan berarti tidak bisa diurai. Beberapa tawaran skema berikut barangkali menjadi alternatif mengurai rumitnya pengaturan persentase calon independen.

Pertama, skema arbitrasi. Skema ini mencari titik tengah dari jumlah persentase yang berlaku sekarang, parpol 20-25% dari perolehan kursi atau akumulasi suara sah. Sedangkan calon independen 6,5-10% dari DPT.  Jika titik arbiternya dihitung secara matematis, maka jumlahnya adalah 11,5-15% karena merupakan titik tengah dari interval 10% (angka maksimal calon independen) dan 25% (akumulasi suara sah jalur parpol). Sederhananya, 25% dikurangi 10 % sama dengan 15%. Angka maksimal 11,5% merupakan pengurangan 15% dengan 3,5% (3,5% merupakan selisih persentase awal 6,5-10%).

Kedua, skema indeferen.  Skema ini menitikberatkan pada keuntungan pihak yang paling lemah sebagai ukuran menentukan pembagian yang adil sebagaimana perspektif Rawls.  Hal ini berarti, jika kita asumsikan calon independen sebagai pihak yang lemah, maka penentuan syarat persentase itu disebut menguntungkan jika jumlahnya tidak  memberatkan dia dalam mewujudkan harapan maksimalnya, yakni ditetapkan memenuhi syarat (MS) sebagai pasangan calon oleh KPU.

Penentuan jumlah persentase terendah dalam skema ini bisa beragam. Apakah mengacu pada ambang batas PT (Parliamentary Threshold), yakni 3,5%, berdasarkan jumlah suara sah/pemilih untuk 1 kursi DPRD Prov/Kab/Kota atau langsung ditetapkan jumlah tertentu sebagai persentase terendah. Misalnya Pilkada tingkat Provinsi,  2,5 % untuk jumlah DPT diatas dua belas juta, 3,5% (DPT 6-12 juta),  4,5% (DPT 2-6 juta)  dan 6,5 %  (DPT 0-2 Juta). Semakin sedikit jumlah persentase dukungan maka semakin besar pula keuntungan yang diperoleh calon independen. Dan dengan semakin besar keuntungan yang diperoleh, maka potensi mewujudkan harapan maksimalnya akan semakin terbuka lebar.

Di negara-negara lain, jumlah dukungan untuk calon independen justru sangat kecil. Alabama misalnya,  calon Gubernur independen di salah satu negara bagian AS tersebut minimal harus mengumpulkan tanda tangan petisi sebanyak 3% dari total suara pemilu terakhir, bukan jumlah pemilih. Bahkan di  South Dakota hanya 1%. Di negara-negara bagian yang tidak menggunakan formula persentase-pun, jumlah dukungannya juga relatif kecil. Maine minimal 4 ribu dan maksimal 6 ribu, Minnesota sebanyak 2 ribu petisi dukungan dan New York sebanyak 15 ribu.

Ketiga, skema imparsialitas terbuka. Skema ini berangkat dari sebuah gagasan Sen bahwa keadilan yang eksklusif bagi individu yang terlibat dalam kontrak(UU) akan berimplikasi langsung dengan individu yang berada diluar kontrak. Hal ini berarti dalam hal menentukan formula persentase dukungan calon independen tidak hanya mempertimbangkan asumsi keadilan versi pemerintah atau DPR. Akan tetapi juga pihak-pihak diluar kontrak, yakni publik. Karena baik calon independen maupun jalur parpol pada akhirnya akan dipilih oleh masyarakat pemilih dalam proses pilkada.  Dengan kata lain, dimensi sosiologis dengan segala keberagamannya harus dimaknai sebagai proses yang juga menentukan adil tidaknya jumlah persentase yang dipilih.

Dalam skema imparsialitas terbuka, diskusi praktis yang mempertimbangkan segala bentuk keberagaman pendapat mengenai jumlah persentase dibuka seluas-luasnya, termasuk juga suara-suara masyarakat di berbagai media, petisi online dan sebagainya. Misalnya, bagaimana respons publik antara 6,5-10% dengan 10-15% atau 15-20%. Jika responnya lebih banyak yang tidak setuju, berarti  jumlah 6,5-10% itulah yang adil menurut publik. Jika sebaliknya, maka jumlah asal (6,5-10%) dianggap tidak adil, sehingga perlu dirubah dengan 10-15% atau 15-20%. Sejauh ini penolakan publik dalam bentuk petisi online terhadap wacana pemberatan syarat dengan skema 10-15% atau 15-20, yang digalang www.charge.com sudah melampaui angka 23.000 ribu. Sebuah angka yang cukup fantastis bagi pemerintah dan DPR untuk dipertimbangkan.

Penentuan persentase jumlah dukungan bagi calon independen memang selalu menjadi isu krusial. Masing-masing memiliki preferensi memilih skema mana yang adil. Apapun skema persentase yang dipilih oleh DPR, satu hal yang menjadi catatan penting adalah pilihan skema tersebut haruslah memenuhi prinsip kesetaraan dan ketidaksetaraan tertentu. Selain itu, rasionalitas publik juga harus dipertimbangkan dalam proses legislasi. Jika tidak, bukan hanya pilihan jumlah persentase itu bertentangan dengan prinsip keadilan, melainkan juga akan mendapat resistensi dari publik.

 

Referensi :

Amartya Sen, 2009. The Idea of Justice, Harvard University Press, Cambridge, Massachusetts [serial online] http://ids-uva.nl/wordpress/wp-content/uploads/ 2011/12/Sen-The-idea-of-justice.pdf [diakses 2 April 2016]

H.L.A Hart, 2010. Konsep Hukum (penerjemah M.Khozim), Nusa Media, Bandung

John Rawls, 2006, A Theory of Justice : Teori Keadilan, Dasar-dasar filsafat politik untuk mewjudkan kesejahteraan sosial dalam negara, (penerjemah Uzair Fauzan, Heru Prasetyo), Pustaka Pelajar, Yogyakarta.

Joko J. Prihatmoko, 2008, Mendemokratiskan Pemilu : Dari Sistem Sampai Elemen Teknis, Pustaka Pelajar, Yogyakarta.

Pan Mohamad Faiz, 2009. Teori Keadilan John Rawls, Jurnal Konstitusi, Volume 6, Nomor 1, April 2009  [serial online] https://www.academia.edu/11417626/ Teori_Keadilan_John_Rawls [diakses 3 April 2016] [serial online] https://en.m.wikipedia.org/wiki/Ballot_access,  [diakses 2 April 2016]

 

Harian kompas tanggal 5 Maret 2016

 

Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2015 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang [serial online] www.dpr.go.id/dokjdih/ document/ uu/ 1627.pdf  [2 Februari 2015]