SOSIALISASI TAHAPAN TANPA BATAS

SOSIALISASI TAHAPAN TANPA BATAS REVITALISASI STRATEGI SOSIALISASI MENUJU DESAIN IDEAL PILKADA

Oleh : Miftahur Rozaq [1] 

Muqaddimah

 

Pilkada serentak tahun 2015 akan dilaksanakan pada tanggal 9 Desember 2015 di 269 Daerah seluruh Indonesia. Pilkada ini merupakan pilkada serentak gelombang pertama menuju desain Ideal Pilkada (baca; pilkada berkualitas dan berintegritas). Kemudian dilanjutkan pilkada serentak gelombang kedua pada Februari 2017 di 99 daerah, serta gelombang ketiga pada juni 2018 di 171 daerah di Indonesia. Serta juga akan dilaksanakan masing-masing satu gelombang lagi sampai menuju pilkada serentak nasional 2027. Sebuah hajat dan harapan besar bagi Rakyat Indonesia untuk menemukan “konsep” ideal dalam menyelenggarakan proses “pergantian kekuasaan pemerintahan” di daerah secara damai dan konstitusional.

Bertitik tolak dari hajat dan harapan besar rakyat Indonesia ini, partisipasi masyarakat (rakyat) dalam pilkada serentak dapat tercapai maksimal, sehingga KPU RI menargetkan angka partisipasinya minimal sebesar 75 %, sebagai bagian salah satu indicator pilkada yang legitimate dan berkualitas-berintegritas. Di sinilah peran serta keterlibatan seluruh elemen masyarakat, stakeholder, pemerintah serta juga penyelenggara pemilu dalam upaya mengawal dan mengupdate setiap tahapan pilkada sehingga harapan besar itu terwujud.

Rangkaian tahapan pilkada yang tanpa batas waktu, tentu saja bernama “SOSIALISASI”. Di sinilah memerlukan strategi dan pola manajemen terstruktur, massif dan sistematis dalam Ber-sosialisasi. Regulasi berupa Peraturan KPU No. 5 tahun 2015 sudah memberikan norma-norma dan kaidah tentang sosialisasi dan partisapasi masyarakat dalam pilkada. Namun norma-norma yang tertuang dalam regulasi itu tanpa makna bila tidak ada upaya kreatif bagi penyelenggara pemilu dan elemen lain dalam upaya meningkatkan partisipasi masyarakat dan mewujudkan pilkada berkualitas dan berintegritas. Mudah-mudahan melalui tulisan ini, ikhtiar merangkai konsep strategi sosilisasi memiliki makna baru dalam ber-PILKADA serentak…. Amien…

 

(Strategi)-Sosialisasi; Tahapan Tanpa Batas

Terminologi atau Penegrtian sosialisasi dalam peraturan KPU no. 5 tahun 2015 tentang Sosialisasi dan partispasi  Masyarakat dalam Pemilihan Gubernur dan wakil Gubernur, Bupati dan Wakil bupati dan Walikota dan wakil wali kota, memiliki makna “Proses penyampaian informasi tentang tahapan dan program penyelenggaraan pemilihan”. Konsepsi penyampaian informasi tidak dapat terlepas dari prinsip-prinsip dasar komunikasi. Ada beberapa unsure dalam komunikasi yaitu :

  1. Komunikator yakni pengirim (sender) yang mengirim pesan kepada komunikan dengan menggunakan media tertentu.
  2. Komunikan yakni penerima (recever) yang menerima pesan komunikator, kemudian memahami, menerjemahkan dan akhirnya member respon.
  3. Media; saluran (channel) yang digunakan untuk menyampaikan pesan sebagai sarana berkomunikasi baik berupa bahasa verbal maupun non verbal, wujudnya berupa ucapan, tulisan, gambar, bahasa tubuh, bahasa mesin, sandi dan lain sebagainya.
  4. Pesan; isi komunikasi berupa pesan (message) yang di sampaikan oleh komunikator kepada komunikan. Kejelasan pengirim dan penerima pesan sangat berpengaruh terhadap kesinambungan komunikasi.
  5. Tanggapan; merupakan dampak (effect) komunikasi sebagai respon atas penerimaan pesan yang diimplementasikan dalam bentuk umpan balik (feed back) atau tindakan sesuai dengan pesan yang diterima.

Dari unsure-unsur komunikasi di atas, dapat diartikulasikan menjadi konsep strategi dalam sosialisasi. Setidaknya menjadi beberapa strategi dalam merevitalisasi sosialisasi sebagai upaya peninggkatan partisipasi masyarakat, antara lain :

1.      Strategi komunikator.

Strategi ini lebih menitiktekankan peran dan optimalisasi komunikator pemilu. Sebagaimana UU no. 15 tahun 2011 tentang penyelenggara pemilu, bahwa organ KPU adalah KPU RI sampai kepada KPPS sebagai organ terdepan yang bersentuhan langsung dengan masyarakat. Dimana KPPS adalah personil penyelenggara pemilu yang direkrut berbasis TPS masing-masing yang tentu saja lebih memahami kultur dan situasi di sekitar 500 – 800 pemilih yang terdata dalam DPT pemilihan.[2] Artinya apa ? bahwa seluruh elemen penyelenggara pemilu (baca ; KPU) memiliki tugas dan kewajiban sepanjang masa tahapan sebagai komunikator dalam sosilisasi pemilu (KPU Provinsi, KPU Kabuptaen-kota, PPK dan PPS serta KPPS). Namun yang menjadi titik tekan di sini adalah KPPS yang memerlukan perhatian lebih, baik dari sisi regulasinya dalam masa rekrutmennya dan tugas serta kewenangannya khususnya dalam program sosialisasi. Misalkan masa rekrutmen KPPS, 3 (tiga) bulan sebelum hari H pelaksanaan, maka durasi waktu itu mencukupi untuk menfungsionalkan dan memaksimalkan peran KPPS dalam sosialisasi pilkada, sehingga tidak “terlalu” bertumpu pada KPU kabupaten/kota yang “relative tidak bersentuhan langsung” dengan masyarakat. Hal itu perlu ditunjang penguatan regulasi serta pendidikan pemilih yang harus dibimtek-kan kepada KPPS agar sesuai dengan harapan qita dan tentu saja akan menjadi menjadi komunikator terbaik dalam pilkada ataupun pemilu yang bertujuan meningkatkan partisipasi masyarakat (dengan tanpa mengesampingkan tugas-kewajiban PPK, KPU kab-kota dalam berperan serta dalam sosialisasi, sebagaimana program yang berjalan saaat ini).

2.      Strategi Komunikan

Strategi ini lebih berorientasi pada pendekatan strategi berbasis kebhinnekaan atau keragaman masyarakat sebagai komunikan (penerima informasi). Kategorisasi atau keanekaragaman masyarakat perlu menjadi pertimbangan utama dalam kita menyampaikan materi sosialisasi kepada mereka. Sebenarnya konsep ini, secara embrio sudah digagas oleh KPU RI pada pemilu legislative tahun 2014, dengan adanya relawan demokrasi yang berbasis pada kelompok-kelompok masyarakat yakni kelompok keagamaan, perempuan, pemula, disabilitas dan pinggiran. Namun hal itu, memerlukan kelompok lain yang ada di masyarakat, seperti petani, nelayan dan para pedagang. Dari identifikasi kelompok-kelompok masyarakat ini berimplikasi pada metode dan pendekatan yang berbeda pula sehingga lebih efektif. Pendekatannya pun memerlukan kearifan local masing-masing daerah sehingga lebih membumi penyampian informasi pemilu yang kita sampaikan.

 

3.      Strategi Media

Strategi Media menjadi sarana tak terpisahkan dari sekian strategi lainnya. Memang strategi media ini bertumpu pada sarana saluran (channel) yang digunakan untuk menyampaikan pesan sebagai sarana berkomunikasi baik berupa bahasa verbal maupun non verbal, wujudnya berupa ucapan, tulisan,  dan gambar. Namun redefinisi dalam konteks ini adalah bagaimana Penyelenggara pemilu (KPU) memiliki media sendiri yang mandiri, sehingga tidak ada “ketergantungan” dengan media pihak lain (media elekronik, cetak atau lainnya) yang efisien dari sisi anggaran dan efektif. Artinya bagaimana KPU memiliki media cetak sendiri, TV pemilu, radio pemilu sendiri yang mandiri atau media lainnya yang dikelola secara professional dan tentu saja selama tidak bertentangan dengan asas-asas penyelenggaraan dan peraturan perundangan  terkait yang berlaku.

 

4.      Strategi Pesan

Strategi pesan disini adalah menekankan pada sebuah kreatifitas berbasis kultur dan kelompok masyarakat. Dan ini bukan hal baru di “dunia kreatifitas” ber-sosialisasi berbasis kedaerahan. Namun dalam konteks ini membutuhkan penguatan regulasi dan system yang menginternal sehingga pesan-pesan pemilu tersebut mudah dan akur dan familier dengan masyarakat setempat, sehingga yang dibutuhkan adalah kreatifitas lebih dari komunikator yang ditempa dengan berbagai pelatihan dan bimtek sosialisasi.

 

5.      Strategi Respon

Strategi ini bertumpu dari hasil monitoring dan evaluasi proses sosialisasi dalam upaya peningkatan partisipasi masyarakat yang telah dilakukan oleh KPU dan struktur adhoc penyelenggara lainnya (baca; PPK-PPS-KPPS) dalam setiap moment pemilu. Artinya angka partisipasi masyarakat dengan persentasenya akan menjadi ukuran, lebih-lebih ditindak lanjuti dengan Riset dan penelitian sebagai sarana objektif-ilmiah untuk menentukan program-program selanjutnya yang jauh dibutuhkan oleh masyarakat. Riset dan penelitian partisipasi masyarakat menjadi kebutuhan dan keharusan sebagai bagian tahapan lanjutan demi menunjang pendidikan pemilih yang tepat kepada sasaran-sasaran yang tepat pula.

 

Penutup

Sebagai akhir dari tulisan ini, jika dimaknai secara mendalam terhadap regulasi, uraian dan analisa yang sederhana di atas, maka sosialisasi menjadi factor utama, jiwa dan penentu dalam setiap momentum pemilihan dan pemilu serta tahapan. Jadi tidak terlalu berlebihan bila sosialisasi dikatakan sebagai tahapan tak terbatas sepanjang masa. Namun demikian strategi dan pendekatan perlu terus di-update secara bertahap demi memperoleh mutu dan hasil yang memuaskan serta berimplikasi pada keterlibatan pemilih dalam setiap moment pemilihan atau pemilu. Semoga ikhtiar penyelenggara pemilu sesuai harapan masyarakat dan membentuk pemilih yang rasional dan cerdas sehingga menghasilkan desain ideal pilkada…. Amien… wallahu a’lam bis showab…Bravo dan Jaya KPU selalu…

 


[1] Komisioner KPU Kabupaten Sampang, Divisi Sosilisasi, Pendidikan Pemilih dan SDM…

[2] Pasal 58 UU no 8 tahun 2015 tentang pilkada, bahwa jumlah pemilih paling banyak di TPS adalah 800 pemilih.